Skip to the content Home .:. About .:. Biography
Margarito Kamis
Gender Male
Nationality Indonesia
Ethnic Indonesian
Job Indonesian Professor
Desc Pakar Hukum Tata Negara

2019 09 14 Retrieve

[Margarito Kamis Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK] Fenomena ini semakin memberikan kekuatan untuk membulatkan kehendak untuk mengubah sebagian pasal-pasal dalam undang-undang KPK itu. [Dengan demikian, dia berharap agar Jokowi tidak perlu terpengaruh dengan manuver pimpinan KPK] Sekali lagi fenomena kemarin itu harus dilihat sebagai sebuah moving politik, dan menurut saya Presiden tidak perlu terpengaruh dengan moving itu

Harus diingat bahwa tidak boleh ada satu pun lembaga di negara ini yang mendikte atau yang berada di atas undang-undang. Tidak boleh ada suatu lembaga apapun di negara ini yang tidak bisa diawasi, tidak bisa

2019 09 18 Retrieve

[Margarito Kamis Sambut Baik Usulan Judicial Review UU KPK] Itu [uji materi di MK] sangat biasa sekali itu medium yg disediakan dalam paradigma sistem demokrasi sebagai cara memproteksi orang yang berbeda pendapat, Judicial review adalah cara demokrasi menyiapkan diri untuk memproteksi orang yang minim secara politik. Uji materil itu mengukur ketepatan gagasan dan penormaan gagasan menurut hukum memang yang paling tepat dicek di pengadilan jadi bagus kalau bawa ke MK jadi biarkan kita sama-sama melihatnya

2019 09 19 Retrieve

[Margarito Kamis meminta KPK menerima keputusan revisi Undang-undang (UU) nomor 30 tahun 2002 yang baru disahkan pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu] Karena kewenangan itu ada pada Presiden dan DPR. Mereka [KPK] adalah pengguna, pelaksana, membantu presiden melaksanakan kewenangan presiden. Mereka tidak punya pilihan, kecuali melaksanakan …. Biarin aja lah. Protes itu kan asyik juga. Yang penting tidak membuat negara ini lumpuh, gitu aja. Mereka begitu-begitu bagus jugalah, biar ramai. Lalu juga misalnya mereka mengembalikan mandat, biarin sajalah karena barang ini tidak dikenal dalam hukum

2019 09 29 Retrieve

[Penerbitan Perppu jangan rusak sistem demokrasi] Telah terbukti dalam tata negara kita bahwa situasi yang dianggap genting itu ketika dijadikan dasar dikeluarkannya Perppu, dalam beberapa kasus tidak cukup valid. Anda tahu dulu UU Pilkada, lalu ada demo ramai di mana-mana dan dengan itu dijadikan dasar oleh Pak SBY mengeluarkan Perppu. Apakah setelah itu keadaan Pilkada kita berubah? Tidak berubah, tambah buruk

Coba bilang pada bangsa ini, orang-orang yang menghendaki demokrasi itu, apakah demokrasi itu menghalalkan absolutisme, menghalalkan ketertutupan, menghalalkan kerahasiaan. Tidakkah seluruh gagasan UU KPK yang diubah itu, adalah untuk memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, dan itu adalah esensi demokrasi bernegara

Saya berpendapat bahwa ini bisa didialogkan. Anda tahu Hitler menjadi otoriter karena apa? Karena desakan orang, desakan publik. Jokowi mesti tahu itu. Dia mesti tahu bahwa jumlah orang yang diam itu ada