Skip to the content Home .:. About .:. Biography
Name Rachel Maryam
Spelling Rachel Maryam Sayidina
Gender Female
Ethnic Indonesian
  Sundanese
Job Indonesian Politician
  Gerinda Politician
  Indonesian Actress
  Indonesian Model
Desc xxxx

Affiliation

Political Party Gerinda
Org Komisi 1 DPR
  Komisi 4 DPR

Relationship

Husband Edwin Aprihandono
  Muhamad Akbar Pradana [ex]
Son Muhammad Kale Mata Angin
Coparty Prabowo Subianto
  Edhy Prabowo
  Venna Melinda

Publication

Movie Eliana Eliana
  Janji Joni

Notes

Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat)
Muhammad Kale Mata Angin buah hati Rachel Maryam dengan suami pertama, Muhamad Akbar Pradana
Komisi 1 DPR Komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri dan informasi
Komisi 4 DPR Komisi yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, kooperasi, UKM dan BUMN
Komisi 8 DPR Komisi yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan
Komisi 10 DPR Komisi yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, kesenian, pariwisata dan kebudayaan
2005 07 25
Rachel Maryam menikah dengan Muhamad Akbar Pradana alias Ebes
2010 10 13
Rachel Maryam bercerai dengan Muhamad Akbar Pradana

2013 05 14 Retrieve

[Saat dijumpai di Bird Cage, Jalan Wijaya 9 No.12, Jakarta] Pas saya ulang tahun 20 April lalu, Amink pasang foto saya. Namun ada artis yang bilang ke Amink kalau saya genit. [Ditambahkan, artis perempuan itu mengatakan bahwa Rachel adalah penyebab cerainya dengan sang suami] Itu bilang Rachel sudah pakai jilbab, anggota DPR tapi suka ganggu suami orang serta penyebab perceraian dia dengan suaminya. Saya enggak kenal dengan artis itu, hanya lihat di televisi, kenal suaminya saja enggak kenal. Saya takutkan adanya penipuan atau yang lebih serius ke depannya

2014 07 10 Retrieve

Karena meneruskan periode yang lalu, ada perputaran komisi. Dulu kan tiga tahun di komisi I, kemudian dua tahun di komisi VI. Nah, untuk kali ini mungkin penginnya antara komisi VIII [agama, sosial dan pemberdayaan perempuan] atau komisi X [pendidikan, pemuda, olahraga, kesenian, pariwisata dan kebudayaan] … Bisa memilih, tapi tergantung fraksi yang menentukan. Hanya kita bisa bilang ke fraksi rekomendasinya ke komisi berapa. Next project, aku ingin berbuat yang terbaik yang aku bisa, di tempat (komisi) apapun, di bidang yang bermanfaat untuk orang banyak

2014 08 04 Retrieve

Momongan pengin banget sebetulnya, dari awal menikah juga sebenarnya nggak pernah dijaga-jaga, sudah pengin langsung. Cuma mungkin belum dikasih sama Allah. Allah tahu mungkin saya dan suami [Edwin Aprihandono] masih sibuk, makanya belum dipercaya. Mungkin belum waktunya saja, Allah tahu kan kami juga masih sibuk. Makanya belum dikasi sampai sekarang vSelama ini aku juga belum pernah konsultasi ke dokter. Penginnya sih yang alamiah saja. Tapi karena sudah selesai pilpres dan pileg, Insyaallah kami mau mulai program punya anak

2014 11 07 Retrieve

[Presiden Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut tanpa dasar hukum yang jelas] Iya memang sangat disayangkan kartu-kartu sakti Jokowi ini terbit sebelum dibuatkan dasar hukumnya. Kemarin kami semua tahu kalau Mbak Puan Maharani baru akan membuat payung hukumnya setelah kartu-kartu ini diterbitkan. Tentu ini di luar dari kebiasaan dan bisa berisiko. Seyogyanya pemerintah membuatkan dulu payung hukumnya dan kemudian baru diterbitkan setelah ada payung hukumnya. Itu baru elok

[Adanya kartu itu timbul kesan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi terlalu buru-buru dan gegabah dalam menjalankan program-programnya] Saya mengerti, Jokowi ingin cepat-cepat merealisasikan janji-janji kampanyenya kepada masyarakat. Apalagi sebentar lagi pemerintah hendak mencabut subsidi BBM, maka kartu sakti ini dianggap sebagai solusi bantuan langsung bagi masyarakat. Namun demikian, tetap saja ini harus direncanakan matang dengan membuat payung hukum. Katanya anggaran diambil dari CSR BUMN. Ini juga agak janggal. Meskipun peruntukannya untuk membantu masyarakat, tapi dana CSR tidak biasa digunakan untuk sebagai suatu anggaran pemerintah